1Berita, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan pendapatnya mengenai rencana rapat pemerintah untuk mengenakan iuran pariwisata pada tiket pesawat.
“Memang ada rapat koordinasi pembahasan untuk rencana dana pariwisata berkelanjutan,” ungkap Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Namun, Sandi menekankan bahwa belum ada keputusan yang diambil mengenai pungutan tersebut. Dia menjamin bahwa setidaknya saat ini, tidak ada biaya tambahan dalam tiket pesawat.
Sandi juga mengakui bahwa tiket pesawat saat ini masih mahal. Dia menyatakan bahwa banyak keluhan dari masyarakat mengenai mahalnya biaya penerbangan domestik, bahkan melebihi harga tiket ke luar negeri.
“Ini (pungutan di tiket pesawat) masih dalam kajian. Tentunya kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal,” jelas Sandi.
“Oleh karena itu, kita tidak akan menambah beban, tapi kita lagi mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana kepariwisataan dan belum ada keputusan. Jadi, harap bersabar. Tentu belum ada besaran, pertimbangan, ini masih dalam tahap pembahasan,” sambungnya.
Tentang dana pariwisata, Sandi menegaskan bahwa rencana yang sedang disusun oleh pemerintah adalah dana abadi. Awalnya, dana tersebut akan diambil dari kas negara.
Dia juga menegaskan bahwa dana pariwisata memiliki berbagai tujuan yang baik, seperti branding pariwisata, membantu penyelenggaraan acara agar lebih berkualitas dan berkelanjutan dalam skala internasional, serta meningkatkan promosi.
“Mengenai iuran kepariwisataan, transparansinya harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan untuk transparan serta full disclosure. Nanti, dana ini akan dikelola penuh, transparan, dan akan diwajibkan report. Dan kita pastikan tidak akan membebani penumpang karena tarif tiket masih dirasakan sangat mahal,” janji sang menteri.
Sebelumnya, beredar undangan untuk Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan. Undangan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 20 April.
Undangan tersebut diunggah oleh Anggota Dewan Pakar Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Alvin Lie di akun Twitter @alvinlie21 pada hari Minggu (21/4).
“Saya (diundang sebagai) anggota dewan pakar INACA,” terangnya kepada CNN saat dikonfirmasi.
Namun, Alvin menentang rencana tersebut. Dia menegaskan bahwa iuran tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pariwisata Indonesia.
CNN telah mencoba untuk meminta penjelasan dari Plh Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu, mengenai surat tersebut. Namun, belum ada jawaban dari pihak yang bersangkutan.