1Berita, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan tanggapannya terkait wacana pemberian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada anggota TNI di Kementerian/Lembaga negara.
Menyikapi hal tersebut, Jenderal Agus menyatakan bahwa TNI telah terlibat dalam berbagai persoalan nonmiliter, seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan penanggulangan bencana.
“Sekarang contoh masalah ketahanan pangan, melibatkan TNI. Stunting tetap melibatkan TNI, BNPB tetap melibatkan TNI. Dalam penanganan perbantuan kepada masyarakat,” kata Agus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3).
“Dari berbagai masalah itu kan apakah perlu, TNI ada di Kementerian itu? Tujuannya kan membantu masyarakat,” tambahnya.
Jenderal Agus juga menyoroti kontribusi TNI dalam mengirimkan logistik untuk Pemilu 2024 ke wilayah terpencil, meskipun hal tersebut tidak termasuk dalam perjanjian atau MoU.
Meskipun demikian, Jenderal Agus mengaku belum mengetahui secara pasti pos-pos mana yang dapat diisi oleh anggota TNI di jabatan sipil Kementerian/Lembaga ke depannya, dan menyatakan bahwa hal ini masih akan dibahas.
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan izin bagi anggota TNI/Polri aktif untuk mengisi jabatan ASN melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN. Namun, MenpanRB Azwar Anas mengindikasikan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Di RUU ASN soal resiprokal TNI/Polri nanti masih dibahas,” kata Azwar usai menghadiri Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (14/3).
