1Berita, Israel – Dalam sebuah langkah berani yang menandai upaya terbaru pemerintah Israel untuk mengatasi tantangan internal dan memperkuat kesatuan sosial, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengambil langkah signifikan melalui pengajuan rancangan undang-undang (RUU) baru.
RUU ini berfokus pada reformasi sistem wajib militer, khususnya bagi komunitas Yahudi Haredi ultra-Ortodoks, dengan tujuan memperluas partisipasi mereka dalam pertahanan negara serta integrasi yang lebih baik dalam masyarakat.
RUU tersebut mengusulkan untuk menaikkan batas usia wajib militer bagi pria Haredi menjadi 35 tahun, dari sebelumnya 26 tahun. Ini merupakan usaha pemerintah untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat berkontribusi secara adil terhadap keamanan nasional, sambil memberikan fleksibilitas dan waktu yang lebih banyak bagi komunitas Haredi untuk menyesuaikan diri dengan kewajiban ini.
Lebih lanjut, RUU ini secara strategis menghapuskan sanksi pidana bagi individu Haredi yang gagal mendaftar, sebagai langkah untuk mempromosikan partisipasi melalui insentif daripada paksaan.
Kritik yang ditujukan oleh Yair Lapid, pemimpin oposisi, terhadap pemerintahan Netanyahu menggarisbawahi perbedaan pendekatan dalam menghadapi isu sosial dan ekonomi yang dihadapi negara.
Meskipun Yair Lapid memperingatkan tentang potensi bencana ekonomi dan sosial, pemerintahan saat ini menyatakan bahwa kebijakan-kebijakannya, termasuk RUU wajib militer, dirancang untuk menguatkan fondasi sosial dan ekonomi Israel dengan memastikan keterlibatan semua warganya dalam pembelaan negara serta meningkatkan kesempatan kerja dan integrasi sosial bagi komunitas Haredi.
Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi, menanggapi kritik dengan menunjukkan langkah konkret yang diambil untuk mengatasi kelemahan struktural dalam masyarakat dan ekonomi.
Dengan menghadapi tantangan secara langsung dan mencari solusi inklusif, pemerintah berharap dapat membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera untuk semua warga Israel.
Sementara perdebatan mengenai kebijakan ini berlanjut, yang jelas adalah komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kemajuan Israel.
Dengan dialog dan kerja sama, Israel bergerak maju untuk menghadapi tantangan dengan semangat inovasi dan persatuan.
