1Berita – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menepis tudingan terkait penyaluran program bantuan sosial (bansos) yang disinyalir sebagai alat politik menjelang Pemilu 2024.
Airlangga menyatakan bahwa program bantuan pangan, seperti yang baru saja disalurkan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah berlangsung sejak tahun 2020 pada era pandemi Covid-19.
Ia menegaskan bahwa bansos tidak diselenggarakan secara mendadak dan bahkan sempat dihentikan pasca-pandemi. Pemerintah, setelah melakukan evaluasi, memutuskan melanjutkan program tersebut karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama yang terdampak oleh kondisi pertanian yang terganggu akibat El Nino.
Airlangga menjelaskan bahwa situasi di Kabupaten Manggarai Barat, yang seharusnya menjadi lumbung beras NTT, tidak optimal karena dampak El Nino dan program renovasi waduk.
Oleh karena itu, pemerintah melanjutkan program bansos sejak bulan September untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan.
Ia menanggapi sindiran terkait politisasi bansos dengan menyatakan bahwa pihak yang menudingnya tidak pernah turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat pasca-Covid-19. Airlangga menyindir bahwa mereka yang lupa pernah mengalami Covid-19 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Sementara itu, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sebelumnya menilai bahwa bansos telah menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Meskipun mengakui bahwa bansos tak bisa dihentikan karena diatur dalam undang-undang dan merupakan hak masyarakat, Ganjar meminta agar penyalurannya tidak dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya menjaga agar bansos tetap sebagai hak rakyat tanpa dimanipulasi dalam ranah politik.
