1Berita.com – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyatakan bahwa tidak ada kontroversi dalam pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan. Poengky menilai pernyataan Jenderal Sigit memiliki niat positif.
“Kompolnas melihat bahwa tidak ada yang patut dipermasalahkan dalam pernyataan Kapolri. Sebaliknya, konteksnya positif karena mengajak kita semua untuk menjaga perdamaian dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Perlu diingat bahwa harkamtibmas bukan hanya tugas Polri; pemerintah dan masyarakat juga turut bertanggung jawab menjaga ketertiban bersama,” ungkap Poengky dalam keterangannya pada Sabtu (13/1/2024) dilansir detik.com.
Poengky menyatakan bahwa pernyataan Jenderal Sigit dapat diartikan sebagai pesan damai Natal, di mana Kapolri mengajak para hadirin untuk bersama-sama menjaga perdamaian di Indonesia. Dia menekankan pentingnya perdamaian mengingat mendekati pemilu, sambil menyoroti tanggung jawab Kapolri dalam menjaga ketertiban di seluruh Indonesia.
“Ketika menjelang pemilu, kita diingatkan untuk tetap bersatu, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan mendukung pemilu damai agar estafet kepemimpinan di Indonesia dapat berlangsung dengan baik. Hal ini akan memastikan keberlanjutan demokrasi dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas, memberikan penjelasan terkait pernyataan Kapolri pada acara Perayaan dan Ibadah Natal 2023. Trunoyudo menegaskan bahwa Kapolri menghadiri acara tersebut untuk menyampaikan pesan kesatuan dalam keberagaman dan mencakup aspek cooling system.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Perayaan dan Ibadah Natal 2023, di mana pesannya mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman serta cooling system dapat dilihat secara lengkap dalam video acara tersebut,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/1/2024).
Menyinggung estafet kepemimpinan, Trunoyudo menjelaskan bahwa ini merujuk pada keberlanjutan pembangunan dari Presiden RI pertama, Ir. Sukarno, hingga era Presiden ke-7, Ir. Joko Widodo. Dia menekankan perlunya program pembangunan yang berkelanjutan di bawah setiap pemimpin.
“Keberlanjutan yang dimaksud adalah dari era Ir. Sukarno hingga Ir. Joko Widodo untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Estafet kepemimpinan harus dilanjutkan oleh calon pemimpin baru dengan program-programnya masing-masing,” jelasnya.
Trunoyudo menegaskan komitmen Polri terhadap netralitas dalam Pemilu 2024, sesuai amanah UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Dia menyatakan bahwa Kapolri telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polri terkait netralitas.
“Polri berkomitmen untuk netral dalam Pemilu 2024, sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Instruksi tersebut telah disampaikan oleh Kapolri kepada seluruh jajaran Polri,” tegasnya.
Trunoyudo menjamin bahwa Polri berkomitmen untuk memastikan pemilu berlangsung aman dan damai, sejalan dengan tujuan persatuan dan kesatuan bangsa. “Polri bertekad untuk menjaga keamanan Pemilu 2024 demi persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.
