1Berita, Jakarta – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa anggaran untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak dipangkas sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.
Dalam audiensinya dengan mahasiswa di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3), Heru menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap KJMU.
Heru juga menyanggah klaim bahwa kuota penerima KJMU telah dipangkas dari 19.000 menjadi 7.900. Menurutnya, pemberian KJMU tidak bergantung pada kuota.
“Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu. Tentunya pemadanan data tetap berjalan, itu person to person,” ucapnya.
Heru menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan bahwa penerima KJMU memenuhi syarat ekonomi yang ditetapkan. Jika ada mahasiswa yang dinilai mampu secara ekonomi, anggaran akan dialihkan ke mahasiswa yang lebih membutuhkan.
Sebelumnya, program KJMU mendapat sorotan karena banyak mahasiswa yang mengaku pembatalan penerimaannya. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan bahwa pemutusan KJMU terjadi akibat pemangkasan anggaran oleh Pemprov DKI Jakarta.
KJMU merupakan beasiswa dari Pemprov DKI Jakarta yang diberikan kepada siswa kelas 12 SMA/MA/SMK untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Bantuan ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana (D3, D4, dan S1).
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2022 mencapai 16.708 mahasiswa yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 110 PTN yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam program KJMU, termasuk Universitas Indonesia, Politeknik Negeri Malang, dan UIN Syarif Hidayatullah.
